< PreviousKelas X SMA/MA/SMK/MAK130Deskripsi KegiatanPenutup1.Guru menyimpulkan materi dan jalannya diskusi.2.Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasustersebut.3.Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.d.Penilaian1.Penilaian SikapPenilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama prosesdiskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalamobservasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didikpada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat,argumentasi/menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.2.Penilaian PengetahuanPenilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, pesertadidik diminta untuk mengerjakan tugas pada tugas mandiri tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia.Untuk memahami lebih jauh tentang makna sistem pemerintahanRepublik Indonesia, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini.Tabel 3.1. Sistem Pemerintahan Republik IndonesiaNoSistem Pemerintahan Republik Indonesia1Landasan Hukum Impeachment di Indonesia.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Buku Guru PPKn 1312Arti Impeachment.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3Penjabaran Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan RI1.Legislatif......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Eksekutif......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Yudikatif......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Penilaian KeterampilanPenilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuanpeserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuanmenjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalammemberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas(mengkomunikasikan secara lisan).3.PERTEMUAN KETIGAPertemuan ketiga akan membahas materi tentang tatakelola pemerintahanyang baik. Dalam pertemuan ini dengan model pembelajaran problem basedlearning, peserta didik melakukan analisis mengenai tatakelola pemerintahanyang baik.a.Indikator Pencapaian Kompetensi1)Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.2)Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK1323)Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenanganlembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.b.Materi PelajaranGood governance adalah suatu penyelenggaraan manajemenpembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan denganprinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi danainvestasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworkbagi tumbuhnya aktivitas usaha.Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokokyang bersifat sinergis sebagai berikut.(a). Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara padasuatu periode tertentu.(b). Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.(c). Unsur warga masyarakat (stakeholders).Menurut Laode Ida (2002), tatakelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut.(a). Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi(b)Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, danmasyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yangberkualitas(c). Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi(d). Keseimbangan kekuatan (balance of force), di mana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama(e). Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi.Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup antara lain sebagai berikut.(1). Hubungan antara pemerintah dan pasar.(2). Hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.(3). Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.(4). Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat (pejabat birokrat).Buku Guru PPKn 133(5). Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan/pedesaan.(6). Hubungan antara legislatif dan eksekutif.(7). Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional.Untuk mengimplementasikan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.(1). Mewujudkan efisiensi dalam menajemen sektor publik, dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.(2). Terwujudnya akuntabilitas publik, bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (3). Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik(4). Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM(5). Adanya transparansi dalam pebuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat utuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.c.Kegiatan PembelajaranSecara umum kegiatan pembelajaran dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.Deskripsi KegiatanPendahuluan1.Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajardilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik.2.Guru menyampaikan topik tentang “Tatakelola Pemerintahan yang Baik”.Kegiatan Inti1.Sebelum peserta didik menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik, guru dapatmenjelaskan bagaimana tatakelola pemerintahan yang baik.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK134Deskripsi Kegiatan2.Guru memaparkan secara singkat tentang tatakelola pemerintahan yang baiksebagaimana tersebut di atas.3.Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atausumber lain (seperti website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang tatakelolapemerintahan yang baik. (dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatanmengamati dan kegiatan menanya antarsesama peserta didik).4.Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis tatakelola pemerintahan yang baikyang terdapat dalam Bab 3, buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X B(Sub-bab D denganmembandingkan dari sumber lain yang relevan (misalnya website/internet/sumberlainnya).5.Peserta didik melakukkan analisis tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.6.Secara random (1 s.d 2 orang) peserta didik dapat mengkomunikasikan secara lisanhasil analisis tatakelola pemerintahan yang baik. Sedangkan peserta didik yang lainmengumpulkan hasil analisis secara tertulis.Penutup1.Guru menyimpulkan hasil pemaparan tatakelola pemerintahan yang baikdilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang tatakelolapemerintahan yang baik.2.Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengantatakelola pemerintahan yang baik.3.Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.d.Penilaian1.Penilaian SikapPenilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan denganobservasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saatkegiatan kerja kelompok berlangsung. (Panduan Observasi Terlampir).2.Penilaian PengetahuanPenilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, pesertadidik diminta untuk mengumpulkan hasil kerja analisis tentang tatakelolapemerintahan yang baik.Buku Guru PPKn 1353.Penilaian KeterampilanPenilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan pesertadidik dalam mengkomunikasikan hasil analisis tatakelola pemerintahanyang baik (1 s.d 2 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yangmengkomuniikasikan).4.PERTEMUAN KEEMPATPertemuan keempat akan membahas materi tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesiaa.Indikator Pencapaian Kompetensi1)Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 19452)Menunjukan Partisipasi Warga Negara dalam sistem politik RI3)Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenanganlembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945b.Materi PelajaranPartisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negarabaik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupundorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusanpolitik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebutmenguntungkannya.Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggotamasyarakat. Contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilaidan norma yang berlaku adalah :1.Di Lingkungan SekolahDalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapatmenampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaandemokrasi langsung, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut.(a). Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan sebagainya.(b). Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.(c). Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK1362.Di Lingkungan MasyarakatPerilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsungdapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan antaralain adalah sebagai berikut.(a). Forum warga.(b). Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakatdan sebagainya.(c). Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaranrumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan, maka harus diperhatikan berbagai ketentuan seperti berikut.(1). Pancasila dan UUD RI 1945.(2). Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang partai politk dan sebagainya.(3). Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.(4). Norma-norma sosial yang berlaku.3.Di Lingkungan NegaraDalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yangdapat kita tampilkan secara langsung di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut.(a). Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden(b). Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada)(c). Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santunSedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan denganpenyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik,organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang seseuai aturan, maka harus menaatiketentuan-ketentuan sebagai berikut.(a). Pancasila(b). UUD RI 1945(c). Undang-Undang seperti Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002tentang Pemilu, Undang-Undang RI Nomor 31 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainyaBuku Guru PPKn 1371)Peraturan Pemerintah2)Keputusan Presiden3)Peraturan Daerahc.Kegiatan PembelajaranKegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Discovery Learning berikut. SINTAKDESKRIPSI KEGIATANStimulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)Setiap warga negara wajib berpartisipasi aktif dalam sistem politik di Indonesia. Sebaliknya masih banyak warga negara yang bersifat apolitis dalam sistem politik di Indonesia.Problem Statement (Pertanyaan/Identifikasi Masalah)Peserta didik diminta mengemukakan sebanyak mungkin contoh-contoh kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) yang dilakukkan warga negara. Kemudian dari kasus-kasus itu dipilih salah satu dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah yang disampaikan. Misal: Golongan Putih (Golput) dalam pemilihan umum disebabkan karena masyarakat kurang percaya terhadap hasil pemilihan umum.Data Collection (Pengumpulan Data)1.Peserta didik secara individu ditugaskan untukmencermati kasus-kasus apolitis (tidak adanyapartisipasi warga negara di bidang politik) yang dapatditemukan dalam kenyataan di masyarakat. Penemuankasus-kasus apolitis (tidak adanya partisipasi warganegara di bidang politik) yang dilakukkan warganegara itu kemudian dipertentangkan dengan hakdan kewajiban warga negara di bidang politik yangseharusnya. Contoh pertentangan itu:-Kenyataan: Di sekitar masih terdapat warganegara tidak memiliki hak pilih dalam pemilihanunum. Seharusnya: setiap warga negara memilikihak pilih yang sama dengan warga negara laindalan pemilihan umum.-Kenyataan: Di sekitar masih banyak warga negarayang tidak membayar pajak. Seharusnya: setiapwarga negara wajib membayar pajak.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK1382.Menugaskan peserta didik melakukan diskusikelompok untuk merumuskan contoh-contoh kasusapolitis (tidak adanya partisipasi warga negara dibidang politik) yang dilakukan warga negara yangnyata dengan yang seharusnya. Dari diskusi itu pesertadidik diharapkan dapat merumuskan pertanyaansebagai berikut.a.Siapakah atau dari kalangan warga negaramanakah yang tidak berpartisipasi dalam sistempolitik di Indonesia, khususnya dalam pemilihanumum ?b.Apakah yang menyebabkan seorang warga negarabersifat apolitis dalam sistem politik di Indonesia?3.Setelah diskusi kelompok selanjutnya peserta didiksecara individual ditugaskan membuat jawabansementara (hipotesis) atas pertanyaan yang telahdirumuskan dalam diskusi kelompok. Hipotesis yangdiharapkan dibuat peserta didik misalnya sebagaiberikut.a.Warga negara yang tidak berpartisipasi aktif dalamsistem politik “apolitis” di Indonesia, khususnyadalam pemilihan umum adalah warga negara yangberasal dari kelompok masyarakat menengah yanglebih menyukai status quo.b.Hal yang menyebabkan seorang warga negarabersifat apolitis dalam sistem politik di Indonesia,di antaranya karena masyarakat kurang percayaterhadap hasil pemilihan umum.4.Peserta didik ditugaskan melakukan wawancarakepada peserta didik lain untuk mencari jawabanatas pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat.Pertanyaan yang diharapkan misalnya: ApakahAnda pernah menemukan warga negara yang tidakberpartisipasi aktif dalam pemilihan umum ? Jikaada, menurut Anda apa faktor-faktor penyebab warganegara tersebut tidak ikut memilih (golput) dalampemilu ? Bagaimana sikap Anda terhadap warganegara yang bersikap seperti itu?Data Processing (Pengolahan Data)Peserta didik ditugaskan merumuskan hasil wawancara secara kelompok dengan format sebagai berikut:Buku Guru PPKn 139KasusFaktor PenyebabAkibatVerification (Pembuktian)Peserta didik secara kelompok membuat kesimpulan tentang : Sikap apolitis (tidak adanya partisipasi warga negara di bidang politik) warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat membuat kesimpulan, misal: Data yang dikumpulkan dari wawancara ternyata mendukung hipotesis. Secara individual menugaskan masing-masing peserta didik untuk mencocokkan hipotesisnya dengan kesimpulkan yang berhasil dirumuskan.Generalization (Menarik Kesimpulan /Generalisasi)Peserta didik secara berkelompok merumuskan kesimpulan akhir seperti berikut. -Seluruh warga negara seharusnya berpartisipasi aktifdalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalampemilihan umum (ikut memilih dan tidak bersifatapatis atau golput).-Warga negara yang tidak ikut berpartisipasi aktif(golput) dalam sistem politik di Indonesia, khususnyadalam pemilihan umum tidak boleh mendudukijabatan sebagai aparatur pemerintahan (PNS) ataumenuntut haknya kepada negara.d.Penilaian1.Penilaian SikapPenilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan denganobservasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saatkegiatan kerja kelompok berlangsung (Panduan Observasi Terlampir).2.Penilaian PengetahuanPenilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, pesertadidik diminta untuk mengumpulkan hasil kerja kelompok sebagaimanatersebut diatas (hasil analisis discovery).3.Penilaian KeterampilanPenilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuanpeserta didik dalam bentuk portopolio hasil kerja kelompok (hasil analisisdiscovery).Next >