< PreviousKelas X SMA/MA/SMK/MAK180b.Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan DaerahPada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya.Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.SKOR TOTAL16D.Penilaian Soal UraianBuku Guru PPKn 181PROGRAM REMEDIALKegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks pelajaran PPKn pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Bab 4. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.PROGRAM PENGAYAANKegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik diminta untuk mencari informasi materi relevan yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dari kompetensi yang diharapkan dalam Bab 4. Selain itu peserta didik tersebut diminta menyampaikan atau mengumpulkan hasil informasi yang ditemukan.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK182INTERAKSI GURU DAN ORANG TUAMaksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik.1.Penilaian sikap, dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaranBab 4.2.Penilaian pengetahuan, dilakukan melalui penugasan dan uji kompetensi Bab 4.3.Penilaian keterampilan, dilakukan melalui pemberian tugas kelompok ”PraktikBelajar Kewarganegaraan”.Orang tua harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai bentuk apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam penguasaan dan pemahaman materi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.Aspek PenilaianNilai Rata-RataKomentar GuruKomentar Orang TuaPengetahuanKeterampilanSikapParaf/Tanda tanganBuku Guru PPKn 183PERSIAPAN UJIAN AKHIR SEMESTER 1A.Soal Pilihan GandaPilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !1.Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembagalegislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ...a.Infrastruktur politikb.Suprastruktur politikc.Interest groupd.Pressure groupe.Political figures2.Pada dasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkanaspirasi rakyat, kecuali ...a.Partai politikb.Lembaga negarac.Kelompok kepentingan (interest group)d.Kelompok penekan (pressure group)e.Pendapat umum (publik opini) bersama media massa.3.Perhatikan data berikut :(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-UndangDasar.(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden.(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD.(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden.(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis PermusyawaratanRakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai olehnomor ...a.Nomor 1, 2, dan 3b.Nomor 3, 4, dan 5c.Nomor 2, 4, dan 6d.Nomor 3, 4, dan 6e.Nomor 4, 5, dan 64.Menurut Pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pascaPerubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari ....a.DPR dan MPRb.DPR dan DPDc.DPR dan DPRDd.DPD dan DPRDe.DPRD I dan DPRD IIKelas X SMA/MA/SMK/MAK1845.Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali .....a.Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semualingkungan peradilan.b.Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yangditentukan menurut Undang-Undang Dasar.c.Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.d.Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semualingkungan peradilan.e.Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yangberhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah.6.Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang KekuasaanKehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...a.Mengusulkan pengangkatan Hakim Agungb.Melakukan pengawasan atas Anggota DPRc.Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakimd.Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undange.Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.7.Perhatikan data di bawah ini !(1). Lembaga swadaya masyarakat(2). Dewan Perwakilan Rakyat(3). Dewan Perwakilan Daerah(4). Komisi Pemberantasan Korupsi(5). Presiden dan Wakil Presiden(6). Mahkamah KonstitusiDari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistimpolitik Indonesia adalah….a.1, 2, 3 dan 4b.1, 3, 4 dan 5c.1, 3, 5 dan 6d.2, 3, 5 dan 6e.3, 4, 5 dan 68.Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, Setelahdilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara.DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam …a.Pasal 20 Ayat (1)b.Pasal 20 Ayat (2)c.Pasal 20 Ayat (3)d.Pasal 20 Ayat (4)e.Pasal 20 Ayat (5)9.Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasiBuku Guru PPKn 185dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam....a. Pancasilab.UUD NRI Tahun 1945c.Pembukaan UUD NRI Tahun 1945d.Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945e.Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 194510.Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mendudukijabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lombauntuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebutmengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....a.Adanya pemilu berkalab.Adanya supermasi hukumc.Adanya akuntabilitas politikd.Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpule.Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan11.Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatanterhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…a.Mahkamah Agungb.Mahkamah Konstitusic.Dewan Perwakilan Rakyatd.Dewan Perwakilan Daerahe.Badan Pengawas Keuangan12. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di antaranyaterdapat di bawah ini.... a.sikap mental ditentukan dari atas.b.banyak laporan fiktif/direkayasa.c.tidak menjalin kerjasama dengan negara lain.d.terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi.e.hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.13.Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11, yaitu …a.menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain.b.mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain.c.mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian.d.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.e.menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun.14.Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambilkeputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang samamengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenaisyarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan …Kelas X SMA/MA/SMK/MAK186a.Asas kepastian hukum.b.Asas kesamaan.c.Asas keseimbangan.d.Asas perlakukan yang jujur.e.Asas larangan penyalahgunaan wewenang.15. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadapkebijakan-kebijakan yang dibuatnya, termasuk anggaran yang dibutuhkan dalampelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka ...a.akuntabilitas publik.b.public Opportunity.c.detoumement de pouvoir.d.administratief beroep.e.principle of legal security.16. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan....a.Sentralisasi.b.Desentralisasi.c.Daerah otonom.d.Otonom daerah.e.Tugas pembatuan.17. Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia mengaturtentang Pemerintahan Daerah adalah…a.Nomor 20 tahun 2005.b.Nomor 3 tahun 2006.c.Nomor 12 tahun 2006.d.Nomor 12 tahun 2008.e.Nomor 32 tahun 2014.18.Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam prosespemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerahyang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintahpusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh MenteriDalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang inipemilihan kepala daerah dilakukan oleh….a.dipilih oleh partai politik.b.dipilih langsung oleh rakyat.c.pengangkatan kepala daerah.d.dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat.e.dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.19.Pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Berikutyang bukan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah…a.asas keterbukaan.b.asas kesejahteraan.c.asas kepastian hukum.Buku Guru PPKn 187d.asas kepentingan umum.e.asas proporsionalitas.20.Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankanseluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintahdaerah, adalah …a.Peradilan/yustisi.b.Politik luar negeri.c.Kebijakan pendidikan.d.Pertahanan dan keamanan.e.Moneter dan fiskal nasional.21.Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yangbesar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan perubahantersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008, pemerintahan daerah provinsi terdiri atas ….a.pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.b.pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD provinsi.c.pemerintah daerah provinsi dan DPRD kabupaten/kota.d.pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.e.pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan DPRD provinsi, kabupaten/kota.22.Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahRepublik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaannegara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankanotonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanberdasarkan….a.asas keterbukaan dan akuntabilitas.b.asas otonomi dan tugas pembantuan.c.asaa kepastian hukum dan demokrasi.d.asas pemerataan dan pembagian kekuasaan.e.asas keseimbangan dan pembagian keuntungan.23. Maksud dari prinsip otonomi seluas-luasnya....a.Pemberian kewenangan semua urusan pemerintah pusat ke daerah.b.Memberdayakan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.c.Otonomi yang penyelenggaraannnya benar-benar sejalan dengan tujuan danmaksud pemberian otonom.d.Daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luarurusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.e.Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dankewajiban yang pada dasarnya telah ada serta berpotensi untuk hidup danberkembang sesuai dengan potensi serta kekhasan daerah.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK18824. Otonomi daerah pada masa orde baru belum dapat dilaksanakan sesuai denganharapan. Hal ini karena asas desentralisasi masih berada di bawah bayang-bayang.....a.Efesiensib.Sentralisasic.Dekonsentrasid.Otonomi daerahe.Tugas pebantuan25. Pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus.....a.Lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat.b.Berdasarkan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD.c.Selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi.d.Sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.e.Mempunyai kedudukan setara dengan peraturan perundangan pemerintah pusat.26.Perhatikan data berikut!6.Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama7.Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri8.Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan9.Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi10.Agama, moneter, politik luar negeri keamananBerdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusatditunjukkan oleh nomor....a. 1 dan2b.1 dan 3c.1 dan 5d.2 dan 4e.2 dan 527.Untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuaipotensi serta kekhasan daerah. Kalimat di atas merupakan prinsip otonomi daerahberdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu.... a.Otonomi nyatab.Otonomi khususc.Otonomi daerahd.Otonomi seluas-luasnyae.Otonomi bertanggung jawab28. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalamkedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagaidaerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukungpenyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BerdasarkanUUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususanterkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKIJakarta adalah.... Buku Guru PPKn 189a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001b.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001c.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006d.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007e.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 201229. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyaikeistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan DIY meliputi....a.Berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesiab.Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islamtata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakilgubernurc.Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiad.bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragamae.Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas30.Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerahprovinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebihlanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikanciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentinganumum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan olehdaerah setelah mendapat persetujuan dari.... a. MPRb. DPRc.DPDd.DPRDe. PresidenNext >