< PreviousKelas X SMA/MA/SMK/MAK228No.BidangPermasalahanAlternatif penyelesainTujuan yang akan dicapai4.Politik5.Hankam6.Hukum7.AgamaUJI KOMPETENSI BAB 7Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.1. Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jelaskan bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI?2. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan kedudukan, fungsi dan tujuan dari konsepsi Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia!3. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra dalam Wawasan Nusantara!4. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut jelaskan aspek pancagatra dalam Wawasan Nusantara!5. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi Wawasan Nusantara dalam bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM bagi bangsa Indonesia!229Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanancaman setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.abolisi pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana.amnesti pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik.apatride tidak mempunyai kewarganegaraan.asas dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.archipelago negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.bangsa kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.bela negara upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.bipatride kewarganegaraan ganda.checks and ballances sistem saling mengawasi dan mengimbangi.civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan.deklarasi pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keputusan yang diberitahukan secara terang-terangan kepada umum dan secara resmi.dekrit presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.GLOSARIUM Kelas X SMA/MA/SMK/MAK230doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara.demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.demokrasi pancasila sistem demokrasi indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap sesama warga.division of power mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama.eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.ekstrateritorial daerah yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun wilayah negara tersebut letaknya di negara lain.ekstrimisme sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara.gangguan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).geopolitik segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.globalisasi proses mendunia.grasi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman.hambatan sesuatu yang tidak menyerang tapi mempengaruhi pencapaian tujuan.hedonisme pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan meteri sebagai tujuan hidup utama.231Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanhukum ketentuan atau aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas.ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep.integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.individualisme faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.integrasi nasional usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.ius sanguinis asas kewarganegaraan yang berdasarkan pada keturunan.ius soli asas kewarganegaraan berdasarkan tempat dilahirkan.judicial review proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.kapitalisme sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas (free fight liberalism).kabinet badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri.keamanan nasional kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan negara, baik dalam keadaan damai dan perang.kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia.kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku.kesadaran politik keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK232kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.kewajiban konstitusional kewajiban dasar warga negara yang secara tegas diatur dalam konstitusi/undang-undang dasar.kekuasaan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi.konstitusi hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan.legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang.liberalisme faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia.medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah.meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin.monarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan raja (bentuk pemerintahan kerajaan).naturalisasi proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.negara suatu organisasi kemanusian atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.negara kesatuan negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan- kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan, namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing-masing. tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.233Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia.norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan.otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri.partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.partisipasi politik keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi.pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.pertahanan negara segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraph.politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara.presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.ratifikasi pengesahan perjanjian internasional.rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK234republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.rehabilitasi pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak mendasar atau dilanggar kehormatannya.repudiasi menolak suatu kewarganegaraan.rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah.sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja.sanksi tindakan yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran hukum.separation power sistem pemisahan kekuasaan, yaitu suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.serikat negara suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi.sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.sosialisasi politik proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik.sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.spionase penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain.staatsfundamentalnorm pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.strategi nasional pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer dan non-militer) untuk mencapai tujuan nasional.235Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraantantangan sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan.terorisme praktek-praktek tindakan terror yang biasanya menggunakan kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu.undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti material dan formal, dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum.warga negara seseorang yang menurut undang-undang menjadi anggota resmi dari sebuah negara.wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.wilayah negara ruang/tempat berdirinya sebuah negara yang terdiri atas wilayah daratan, lautan dan udara.yudikatif kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati.yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK236INDEKS Aabolisi 11, 83ancaman 54, 64, 65, 67, 68, 144, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 173, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 213, 217, 223amnesti 11, 83archipelago 36, 144, 173, 212, 226Bbangsa 23, 24, 25, 26, 29, 38, 39, 46, 49, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 79, 88, 90, 93, 109, 111, 115, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 226, 227, 228Ccivil society 139Ddemokrasi 24, 26, 56, 76, 86, 91, 92, 99, 101, 119, 158, 179, 206, 216, 224desentralisasi 8, 88, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 134, 139, 142dekonsentrasi 101, 102, 109, 111, 113, 134, 139doktrin 23, 216Ggangguan 68, 144, 155, 157, 158, 163, 164,165, 173, 182, 183, 192, 195, 217geopolitik 204, 211, 226grasi 11, 83Hhak asasi manusia 13, 15, 57, 58, 86, 91, 158hambatan 59, 144, 155, 163, 164, 165, 173, 187, 195Iintegrasi 180, 195Kkedaulatan 36, 37, 38, 40, 41, 42, 63, 67, 68, 90, 109, 158, 162, 163, 164, 165, 168, 180, 184, 185, 187, 188, 195, 200, 222kesadaran 36, 64, 66, 67, 69, 70, 73, 90, 148, 153, 157, 160, 161, 163, 170, 171, 173, 175, 191, 192, 198, 209, 211, 220, 222, 223, 225, 226, 227kesatuan 1, 2, 8, 22, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 59, 60, 63, 64, 66, 74, 76, 77, 87, 99, 101, 102, 106, 109, 110, 111, 117, 119, 122, 123, 124, 134, 139, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 164, 171, 173, 176, 178, 181, 189, 190, 192, 195, 201, 203, 204, 205, 207, 222, 223, 225, 226kewajiban 177konstitusi 7, 9, 12, 35, 36, 78, 81, 84, 85, 95237Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanMmedebewind 117, 118, 139Nnegara 4, 12, 20, 21, 52, 62, 81, 83, 84, 93, 101, 109, 133, 156, 165, 195nilai 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 73, 77, 78, 91, 94, 95, 97, 98, 109, 174, 186, 189, 197, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 225norma 91, 92, 93, 94, 98, 114, 153, 189, 215O otonomi daerah 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 119, 120, 126, 127, 128, 130, 139, 142Ppartai politik 79, 80, 84, 91, 93, 98partisipasi 69, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 107, 126, 157, 175, 223peradilan 7, 84pembagian kekuasaan 2, 5, 6, 8, 28, 29, 34pemerintah daerah 2, 8, 9, 13, 29, 30, 31, 36, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 128, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142proklamasi 207Rrepublik 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 75, 81, 85, 98, 99, 101, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 134, 139, 142, 143, 144, 145, 148, 153, 154, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 181, 190, 192, 195, 201, 208, 222, 223, 225, 228Sserikat 5, 80, 111sistem 2, 3, 5, 7, 10, 22, 24, 27, 28, 32, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 103, 104, 105, 113, 114, 117, 118, 120, 124, 134, 142, 148, 164, 166, 171, 179, 193, 216, 217, 218Ttanggung jawab 7, 13, 63, 67, 74, 84, 90, 103, 106, 111, 120, 122, 126, 162, 171, 194, 222tantangan 144, 155, 158, 163, 164, 165, 173, 178, 191, 195, 200, 217terorisme 20, 158, 182, 189UUUD NRI Tahun 1945 24, 25, 35, 62, 76, 82, 83, 84, 85, 94, 99, 161, 228Wwarga negara 25, 27, 35, 36, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 89, 90, 93, 96, 98, 113, 115, 129, 138, 148, 149, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 170, 171, 173, 177, 178, 181, 210, 211, 216, 222, 223, 225wawasan nusantara 165, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228Yyudikatif 4, 5, 6, 7, 86, 126, 216Next >