< Previous 12Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 23. Pembentukan Pemerintahan Militer Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer. a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa.b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang.c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. 13 Sejarah Indonesiab. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut.1) Somobu (Departemen Dalam Negeri)2) Zaimubu (Departemen Keuangan)3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian4) Kotsubu (Departemen Lalu Lintas)5) Shihobu (Departemen Kehakiman)c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta.Di dalam pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di radio Tokyo.» Apa kira-kira tujuan Jepang membentuk Kempetai? Siapa yang dijadikan pimpinan Kempetai pada waktu itu?Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. 14Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 24. Pemerintahan Sipil Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.» Coba lakukan identifikasi di mana saja letak ke-17 daerah shu tersebut!Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang.» Coba lakukan diskusi dengan anggota kelompok, alasan Jepang membentuk pemerintahan militer yang dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Kemudian, mengapa daerah itu dibagi-bagi sampai tingkat desa? 15 Sejarah IndonesiaKESIMPULAN1. Setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbour tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia, termasuk ke Indonesia tidak bisa terbendung.2. Jepang berhasil menguasai Kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata.3. Masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas.4. Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer yang diperkuat dengan pemerintahan sipil. 16Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 2LATIH UJI KOMPETENSI1. Jelaskan mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia!2. Mengapa pada mulanya rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang?3. Mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di tiga kawasan: Sumatra, Jawa-Madura, dan kawasan Indonesia Timur?4. Mengapa pemerintah pendudukan Jepang akhirnya hanya boleh memperdengarkan lagu kebangsaan Kimigayo, sedangkan lagu Indonesia Raya mulai dilarang?5. Pelajaran apa yang kamu peroleh setelah mempelajari sejarah kedatangan dan awal pemerintahan Jepang di Indonesia?Tugas Buatlah peta jalur gerakan masuknya tentara Jepang dari Asia Tenggara kemudian memasuki Kepulauan Indonesia! Kamu dapat mempelajari buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan sekolah. 17 Sejarah IndonesiaB. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang» Coba amati baik-baik gambar di atas!Gambar tersebut adalah gambar Empat Serangkai, yakniSukarno, Ki Hajar Dewantoro, Moh. Hatta, dan K.H. Mas Mansyur. Mereka adalah tokoh dalam organisasi Putera.Apa yang dimaksud dengan organisasi Putera?Putera adalah salah satu organisasi yang dibentuk padazaman pendudukan Jepang.Banyak organisasi yang dibentuk pada zaman Jepang. Sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semimiliter dan militer. Zaman Belanda tidak ada organisasi pergerakan yang bersifat semi militer. Berikut ini akan dipaparkan tentang perkembangan organisasi pergerakan di zaman pendudukan Jepang. Mengamati Lingkungan Sumber: Album Pahlawan Bangsa, 2004.Gambar 5.4 Tokoh Empat Serangkai. 18Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 2Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia, tetapi pada zaman Jepang banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang, sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang. Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang Sukarno bersedia bekerja sama dengan Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sehingga Sukarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan Jepang, dan percaya bahwa Jepang akan memenangkan perang. Sementara, Moh. Hatta dan Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang, sementara Syahrir akan menyusun “gerakan bawah tanah” (gerakan rahasia).Syahrir bergerak di “bawah tanah” dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan. Amir Syarifudin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan Commintern yang menjalankan doktrin Dimitrov yakni bekerja sama dengan kapitalis untuk menghambat Fasisme karena itu Amir mau bekerja sama dengan Belanda (Kapitalis). Memahami Teks 19 Sejarah IndonesiaSedangkan terhadap umat Islam, Jepang berusaha sekuat tenaga untuk mendekatinya. Sebab, umat Islam dinilai secara mayoritas anti peradaban Barat, sehingga diharapkan menjadi kekuatan besar dan mau membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Sukarno dan Moh. Hatta bergabung dalam mengambil sikap kooperatif dengan Jepang. Langkah tersebut diambil semata-mata demi tujuan yang lebih penting, yakni kemerdekaan. Bahkan kedua tokoh ini juga mengusulkan agar segera dibentuk organisasi politik, karena setelah Jepang berkuasa di Indonesia, semua organisasi politik yang pernah berkembang di zaman Hindia Belanda dibubarkan.» Organisasi-organisasi pada zaman pendudukan Jepang ada yang bersifat kemasyarakatan dan ada pula organisasi yang bersifat militer atau semimiliter. Organisasi atau perkumpulan apa saja yang berkembang di zaman pendudukan Jepang itu? 1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatana. Gerakan Tiga AUntuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sedenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh. Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. 20Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK Semester 2Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal. Mengapa “Gerakan Tiga A” ini dinyatakan gagal oleh Jepang, kira-kira apa alasannya? b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)“Gerakan Tiga A” dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerja sama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukardjo Wiryopranoto. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu.Dukungan rakyat terhadap Jepang memang tidak seperti awal kedatangannya. Hal ini terjadi karena sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Seperti telah disinggung di depan, Jepang mulai melarang pengibaran bendera Merah Putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti Lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai (selamat datang) dengan bakero (bodoh). Masyarakat mulai tidak simpati terhadap Jepang.“Saudara tua” tidak seperti yang mereka janjikan. Sementara perkembangan Perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran telah menimbulkan rasa tidak percaya dari rakyat. Oleh karena itu, Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Sukarno dan Moh. Hatta. Karena Sukarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Pada tanggal 9 Juli 1942 Sukarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Moh. Hatta. Pemimpin Indonesia seperti Sukarno , Hatta, K.H. Mas Mansyur, Ki Hajar Dewantara, Sutardjo Kartohadikusumo, Abikusno Cokrosuyoso, dan Prof. Dr. Supomo, ikut dalam komisi untuk menyelidiki adat istiadat Indonesia. 21 Sejarah IndonesiaJepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 16 April 1943. Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun. Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguci, Iciro Yamasaki, dan Akiyama. Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI, 1984. Gambar 5.5 Pimpinan Putera: Empat Serangkai.Next >