< Previous 251 Sejarah Indonesiadiplomasi Indonesia tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmaja yang secara aktif mulai menyusun berbagai strategi sebagai Interlocutor guna mengupayakan penyelesaian konflik secara damai di Kamboja. Mochtar Kusumatmadja merintis perjuangan awal diplomasi Indonesia untuk mengundang para pihak terkait yang terlibat dalam pertikaian untuk duduk bersama di meja perundingan, dan mengusulkan agar pertemuan yang dimaksud harus diadakan di tempat yang netral seperti Indonesia, yaitu agar pihak-pihak yang saling bertikai merasa bebas dalam membicarakan masalah Kamboja dan masa depannya. Penujukan mandat kepada Indonesia, berhasil diemban dengan baik oleh Mochtar Kusumaatmadja yang sukses meyakinkan Vietnam untuk dapat turut berpartisipasi dalam perundingan dengan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja melalui Ho Chi Minh City Understanding. Berangkat dari gagasan awal Indonesia, perjuangan selanjutnya dalam upaya membawa perdamaian atas konflik internal yang berkecamuk di Kamboja kemudian dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas (pengganti Mochtar Kusumatmadja) yang bertindak sebagai tokoh kunci, dan sebagai “pelaksana” terhadap jalannya berbagai proses mediasi, hingga tercapai suatu babak baru dalam lembaran sejarah perdamaian di Kamboja.Ali Alatas yang baru menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1988 segera membuat gebrakan awal dengan melakukan kunjungan perkenalan ke ibukota negara-negara ASEAN, yaitu dalam rangka menindaklanjuti usulan Mochtar untuk mengadakan pertemuan informal di Jakarta. Konsep ini pada awalnya kurang mendapat dukungan dari Menlu ASEAN lainnya, namun melalui serangkaian kunjungan dan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Alatas tersebut, pada akhirnya Indonesia dapat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat internasional. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam. Hal ini terlihat dengan tindakan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1955. Hal tersebut pada prinsipnya didasarkan pada kesamaan pandangan antara Indonesia dan Vietnam mengenai latar belakang sejarah, di mana perjuangan Indonesia dan Vietnam untuk mendapat pengakuan terhadap kemerdekaannya memiliki jalan yang hampir sama yaitu melalui perang kemerdekaan.Mengemban tugas sebagai “penghubung”, Indonesia mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Tercatat pada pertengahan tahun 1987 Indonesia memprakarsai Cocktail Party sehingga berhasil mendapatkan kesepakatan Ho 252 Kelas XII SMA/MA Chi Minh City Understanding antara Menlu RI-Menlu Vietnam dan ditindak lanjuti dengan Jakarta Informal Meeting (JIM) I. Pertemuan yang merupakan babak baru dalam upaya mewujudkan perdamaian ini untuk pertama kalinya berhasil mempertemukan masing-masing faksi yang bertikai di Kamboja. Dengan demikian, Indonesia memainkan peran sentral dalam upaya mediasi penyelesaian konflik internal di Kamboja ini. Perkembangan dari pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan melalui Jakarta Informal Meeting II (JIM II) .Selanjutnya, pertemuan-pertemuan pasca JIM I dan II mulai melibatkan negara-negara di luar ASEAN yang menunjukan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian di Kamboja telah mencapai tingkat internasional. Bahkan memasuki tahun 1980 terobosan untuk mencapai resolusi atas konflik Kamboja yang diperankan oleh Indonesia selaku mediator memasuki tahapan yang lebih progresif lagi dengan adanya partisipasi aktif PBB melalui Dewan Keamanan dalam berbagai tahapan mediasi. Melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Internasional Paris/Paris International Conference (PIC), dihasilkan suatu kerangka kerja PBB yaitu dengan dibentuknya Supreme National Council of Cambodia (SNC). Kemudian dalam rangka menggodok kerangka kerja tersebut guna mencapai suatu dokumen akhir tentang penyelesaian damai yang menyeluruh terhadap konflik Kamboja, digelarlah Informal Meeting on Cambodia (IMC) I dan II di Jakarta. Akhirnya, setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1991, digelarlah Paris International Conference on Cambodia (PICC) di bawah pimpinan Ketua bersama (Co-Chairman) Indonesia dan Perancis yang memberi hasil ditandatanganinya dokumen Perjanjian Paris. Kesepakatan ini telah menandai perjuangan akhir dari upaya perdamaian di Kamboja dan memulai babak baru dalam pemerintahan yang demokratis di negara ini.Paparan bab ini memperlihatkan proses lahirnya kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamikanya sejak kemerdekaan hingga masa reformasi, serta peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia baik di tingkat regional dan global. Peran tersebut sesuai dengan komitmen bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea keempat UUD 1945, yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. 253 Sejarah IndonesiaKESIMPULAN1. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas maksudnya tidak terikat pada blok tertentu, sedangkan aktif berarti selalu ikut serta dalam upaya perdamaian dunia.2. Konsep bebas aktif lahir ketika dunia tengah berada dalam pengaruh dua blok utama setelah selesainya Perang Dunia ke II, yaitu Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet.3. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia antara lain tercermin dari pengiriman Pasukan Misi Perdamaian Garuda ke wilayah-wilayah konflik di dunia.4. Indonesia juga menjadi pelopor atau pendiri organisasi-organisasi antarbangsa seperti Gerakan Non Blok, ASEAN dan Konferensi Asia Afrika.LATIH UJI KOMPETENSI1. Jelaskan tentang latar belakang lahirnya politik luar negeri bebas aktif Indonesia!2. Apa persamaan dan perbedaan Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok?3. Jelaskan tentang proses pembentukan ASEAN!4. Jelaskan perbedaan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dengan masa Orde Baru!TUGASBuat peta dunia!Tunjukkan dalam peta tersebut lokasi-lokasi di mana Misi Perdamaian Garuda pernah ditempatkan. Beri penjelasan singkat !254 Kelas XII SMA/MA Daftar PustakaBukuAbdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia-PBB. Djakarta: PT. Gunung Agung.Abdullah, Taufik. ed. 2012. Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional. Bagian I: Rekonstruksi dalam Perdebatan. Jakarta: Yayasan Obor.Adams, Cindy. 2000. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Terj. Abdul Bar Salim. Jakarta: Ketut Masagung Corp.Akbar, Akhmad Zaini. Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari Fisipol Bulaksumur, Solo: Ramadhani, 1990.Arifin, Z. 2009. Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung: Remaja Rosdakarya. Atmakusumah (ed). (1982). Takhta Untuk Rakyat, Jakarta: Gramedia. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 2011. Atlas Nasional Indonesia: Sejarah, Wilayah, Penduduk dan Budaya (vol.III). Jakarta: Bakosutanal.Bunnell, Frederick P. 1966. “Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Soekarno Moves from Non-Alignment to Confrontation”, dalam Indonesia, 2: 37-76.Caldwell, Malcolm dan Ernst Utrecht. 2011. Sejarah Alternatif Indonesia, Terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Djaman Baroe.Center for Information Analysis. 2004. Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah. Yogyakarta: Media Pressindo.Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Terj. Th. Sumarthana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri. 1971. Sedjarah Departemen Luar Negeri. Jakarta : Deplu RI.Dwipayana, G dan Nazaruddin Sjamsudin (ed). 2009. Diantara Para Sahabat. Pak Harto 70 Tahun. Jakarta: Chitra Kharisma Bunda.Emmerson, Donal K. 2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat,Transisi, Terj: Donald K Emmerson. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Feith, H. dan Castles, L., 1970, Indonesian Political Thinking, 1945 – 1965. New York: Ithaca.Feith, Herbert, “Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965; Suatu Pengantar”, dalam Miriam Budiardjo, 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor.Feith, Herbert. 2007. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing. 255 Sejarah IndonesiaFeith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.Girsang, Laidin. 1979. Indonesia sejak Orde Baru. Jakarta: Yayasan Lalita.Gonggong, Anhar dan Musya Asy’arie (ed). 2005. Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.Harmoko. 1986. Komunikasi Sambung Rasa. Jakarta : Sinar Harapan.Hatta, Mohammad. 1948. “Mendayung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah tentang Politik-nya kepada Badan Pekerja K.N.P, 2 September 1948”, dalam Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif , halaman 12-65.Indria, Donna Sita dan Anita Dewi Ambar Sari dkk (ed). 2011. Pak Harto : The Untold Stories. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Kansil, C.S.T. dan Julianto. 1988. Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga.Kementerian Luar Negeri. 2004. Sejarah Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Jakarta: Kemenlu.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 SMA dan SMK/MAK Sejarah Indonesia. Jakarta: BPSDM-PMK.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Model Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen Pendidikan Menengah, Kemendikbud.Kementerian Sosial. 2012. Wajah dan Perjuangan Pahlawan Nasional. Jakarta: Direktorat. K2KS, Kemensos RI.Kunandar. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta: Raja Grafindo Persada.Lane, Max. 2012. Malapetaka di Indonesia; Sebuah Esei Renungan Tentang Pengalaman Sejarah Gerakan Kiri. Terj. Chandra Utama. Yogyakarta: Djaman Baroe.Leifer, Michael. 1983. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia.Mackie, Jamie. 2005. Bandung 1955: Non-Alignment and Afro-Asian Solidarity. Singapura : Didier Miller PTE Ltd.Mahmud, Amir. 1985. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar) Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru. Jakarta: LP3ES.Mas’od , Mohtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971. terj. M Rusli Karim. Jakarta: LP3ES.Noer, Deliar. 1991. Mohammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1989. Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia, Jakarta: Intermasa.Notosoetardjo. 1956. Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Jakarta: Pustaka Endang.Nugroho, Tjahyadi. 1984. Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia. Semarang: Yayasan Telapak Tangan.256 Kelas XII SMA/MA Ong Hok Ham, Refleksi tentang Peristiwa G 30 S (Gestok) 1965 dan Akibat-Akibatnya, OSS, 1943, Japanese Infiltration Among The Muslims Throughout The World, E-Asia University of Oregon Libraries.Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. 2004. Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1945-1950. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Jakarta: PN Balai Pustaka.Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Balai Pustaka.Prawiro, Radius. 2004. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Pragmatisme dalam Aksi (edisi revisi). Jakarta: Primamedia Pustaka.Ricklefs, MC. 2010. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.Roeder, AG. 1976. Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto. Jakarta: Gunung Agung.Salam Solichin. 1990. Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.Salam Solichin. 1992. Bung Hatta: Pejuang dan Pemikir Bangsa. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.Sastroamidjojo, Ali. 1974. Tonggak-tonggak di Perjalananku. Jakarta: Kinta.Soeharto. 1989. Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan saya. Otobiografi seperti dipaparkan G Dwipayana dan Ramadhan KH, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.Soekarno. 1986. Amanat Proklamasi III: 1956-1960, Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.-----------. 1956. “Susunlah Konstituante yang benar-benar Konstituante” : pidato Presiden Soekarno di Depan Dewan Konstituante.Suasta, Putu. 2013. Menegakkan Demokrasi Mengawal Perubahan. Jakarta: Lestari Kiranatana.Southwood, Julie dan Patrick Flanagan. 2013. Teror Orde Baru; Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981. Terj. Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu.Sriyono, A. A. 2004. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Zaman yang Berubah. Dalam A. A. Sriyono, Hubungan Internasional : Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.Tornquist, Olle, 2011. Penghancuran PKI. Terj. Harsutedjo. Depok: Komunitas Bambu.Wilopo. 1978. Zaman Pemerintahan Partai-Partai, Jakarta: Yayasan Idayu.Wilson, Donald. W. 1989. Dari Era Pergolakan Menuju Era Swasembada. Terj. 257 Sejarah IndonesiaSulaeman Krisnandi. 1989. Jakarta: Yayasan Nusantara Persada.Wuryandari, G. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.Yudhoyono, Susilo Bambang. 2013. Orasi Ilmiah Presiden SBY pada Pengukuhan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.Surat Kabar/Majalah/Websitehttp://antaranews.com/berita/423139/enam-daerah-rawan-konflik-sosial-di-indonesia, Februari 2014, jam 10.52.http://www.arahjuang.com/wp-content/uploads/2014/08/16-Tahun-Reformasi-3https://gerakanrakyatmarhaen.files.wordpress.com/2011/03/pidato-bk.jpg http://graphics8.nytimes.com-/packages-/images/photo-/2008/01/08/0108/SUHARTO/9485440http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech/KumpulanPidato Presiden Soehartohttp://kampoengue.blogspot.com/2012/06/taman-mini-indonesia-indah-tmii.html, 2 September 2014, jam 17.15.http://setkab.go.id./Orasi Ilmiah Presiden SBY pada Pengukuhan Doktor Honoris Causa dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 19 September 2013. Unduhan 7 Agustus 2014, jam 19.20.http://www.sesawi.net/wp-content/uploads/2014/04/Presiden-Sukarno-dan-para-pemimpin-Gerakan-Non-Blok.jpg http://sindonews.com/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Indonesia_Natsir_Cabinet.jpghttp:/upload.wikimedia.org/wikipedia/id/6/6d/Apra.JPGhttp//ymun.yira.org/committees-xli/asean/. Diunduh 17 September 2014, jam. 20.03258 Kelas XII SMA/MA Glosarium BUUD/KUD pemerintah Orde Baru melibatkan para petani melalui koperasi untuk memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari derap pembangunan nasional. BUUD/KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk stock nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih dan obat-obatan).Difusi Partai tahun 1971 pemerintah mengajukan gagasan penyederhanaan Parpol dengan melakukan pengelompokkan parpol. Hasilnya, parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalis seperti Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokkan tersebut secara formal berlaku pula di lingkungan DPR dan MPR. Memasuki tahun 1973 parpol-parpol melakukan fusi kelompok Persatuan Pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok demokrasi pembangunan pada 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).Dwi Fungsi ABRI konsep Dwifungsi ABRI adalah “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara mapun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. 259 Sejarah IndonesiaKelompencapir kepanjangan dari kelompok pendengar, pembaca, pemirsa. Merupakan salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto secara langsung. Kelompencapir merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir diresmikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/ Menpen/1984. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah. Keluarga Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, pemerintah Orde Baru memulai kampanye “Keluarga Berencana” yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan pertumbuhan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pertumbuhan penduduk juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan pemerintah Orde Baru untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Nawaksara judul pidato presiden Soekarno pada 22 Juni 1966, menyampaikan pidato “Nawaksara” dalam persidangan MPRS. “Nawa” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sembilan, dan “Aksara” berarti huruf atau istilah. Pidato itu berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September 1965. Pelita rencana pembangunan nasional dibuat untuk jangka panjang dan jangka menengah. Pembangunan jangka panjang meliputi waktu 25 tahun. Pembangunan jangka menengah dilakukan secara bertahap dan sambung-menyambung, yang setiap tahapnya berjangka waktu lima tahun. Setiap tahap pembangunan jangka menengah ini dinamai Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Kebijaksanaan pembangunan setiap pelita didasarkan atas Pola Pembangunan Jangka Panjang. Kecuali pada Pelita I, maka setiap pembangunan jangka penjang dan pelita selalu didasarkan kepada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tritura mengandung arti Tri Tuntutan Rakyat. Tuntutan tersebut dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Pada 12 260 Kelas XII SMA/MA Januari 1966 Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan yaitu : (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.Dokumen Gilchrist dokumen atau catatan yang dibuat oleh Gilchrist, duta besa Inggris pada tahun 1960an. Dokumen ini dijadikan alasan oleh PKI menuduh AD akan melakukan kudeta terhadap Sukarno.Conefo (Conference of The New Emerging Forces) Konferensi negara-negara yang tergabung dalam Nefos.Dekret Presiden 5 Juli 1959 keputusan atau ketetapan Presiden Soekarno terkait dengan kondisi politik yang tidak stabil akibat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru. Dekret ini berisi (1)Pembubaran Dewan Konstiuante; (2) kembali kepada UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUD;(2) pembentukan MPRS dan DPASDemisioner keadaan tanpa kekuasaan, misal suatu kabinet yang telah mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, tetapi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet baru.Demokrasi Parlementer demokrasi yang bercirikan banyak partai, dalam pelaksanaan pemerintahannya ditandai dengan berjalannya sistem kabinet parlementer.Devaluasi penurunan nilai mata uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap mata uang asing atau terhadap emas dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian.Dwikora dwi Komando Rakyat, merupakan komando dari Presiden Sokearno untuk melakukan konfrontasi kepada Malaysia yang diucapkan pada tanggal 3 Mei 1964. (1) perhebat ketahanan Revolusi Indonesia (2) bantu perjuangan revolusioner rakyat Manila, Singapura, Sabah Serawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.Game of The Emerging Forces (Ganefo) merupakan salah satu proyek mercusuar Presiden Soekarno untuk menyelenggaraan pesta olah raga negara-negara New Emerging Forces.Inflasi kemerosotan nilai mata uang yang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang secara tidak terkendali.Konfrontasi cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau terang-terangan. Misalnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konsepsi Presiden 1957 konspesi Presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya Next >