< Previous150 Buku Guru Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK Jurnal Perkembangan Sikap Kelas : ……..............……. Semester : ……..............…….No.TanggalNama SiswaIndikator PerilakuCatatan PerilakuPos/NegButir Sikap2) Penilaian Pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun dalam diskusi kelompok dan Tugas Mandiri 4.1.3) Penilaian KeterampilanPenilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan siswa dalam diskusi dan presentasi yaitu kejelasan dan kedalaman informasi, keaktifan dalam diskusi, kejelasan dan kerapian dalam presentasi menyampaikan hasil telaah/analisis tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959), persatuan dan kesatuan bangsa pada Masa Orde Lama (5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966). Penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format sebagaimana terdapat pada lampiran, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.5. Pertemuan Kelima (2 x 45 menit)a. Indikator Pencapaian Kompetensi1) Meyakini persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2) Mensyukuri persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.3) Menunjukkan sikap proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.4) Bersikap proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.PPKn 1515) Menilai Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998). 6) Menilai Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). 7) Merancang persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.8) Mengampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Materi Pembelajaran1) Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998).2) Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (21 Mei 1998-sekarang).c. Proses PembelajaranPembelajaran menggunakan pendekatan saintifi k dengan proses pembelajaran aktif menekankan pada Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Literasi, Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication (4C). Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.No.Uraian Kegiatan1.Kegiatan Pendahuluan1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran dan agenda kegiatan) media, alat dan buku yang diperlukan dilanjutkan berdoa menurut agamanya masing-masing. (PPK)2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.2.Kegiatan Inti1) Siswa membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4, Subbab B tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). (Literasi) 2) Siswa mencatat hal-hal penting terkait dengan materi, guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). (Literasi)152 Buku Guru Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK 3) Siswa membuat identifi kasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang) dengan mengisi daftar pertanyaan sebagai berikut. (Critical Thinking)No.Pertanyaan1.2.3.dst4) Siswa memilih salah satu dari identifi kasi pertanyaan kemudian merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang telah disusun. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. (Collaboration dan Critical Thinking)5) Siswa mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet; web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.(Literasi dan Collaboration) Peran guru dalam langkah tahap ini adalah sebagai berikut.a) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.b) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 6) Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mendapatkan pendalaman pemahaman materi, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang didapat berkaitan dengan Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang. (Collaboration, dan Critical Thinking) 7) Siswa menyusun hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis/makalah dan bahan presentasi. (Collaboration)8) Siswa secara kelompok mempresentasikan hasil analisis tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), persatuan dan kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). (Communication)9) Siswa dari kelompok lain menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. (Communication dan Collaboration)PPKn 1533. Kegiatan Penutup1) Bersama-sama dengan siswa guru memberikan penekanan dalam bentuk kesimpulan penting berkaitan materi yang telah dipelajari. 2) Siswa melakukan refl eksi terhadap kegiatan pembelajaran pertemuan keempat, terutama hal-hal yang kurang berkenan sebagai masukan untuk perbaikan dalam pertemuan berikutnya. (Communicaation)3) Menugaskan siswa untuk mengerjakan Tugas Mandiri 4.2. dan Proyek Kewarganegaraan “Mari Mengamati Wilayah” yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke enam.4) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran berlangsung aman dan tertib. (PPK)d. Penilaian1) Penilaian SikapPenilaian sikap terhadap siswa dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi, ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Format penilaian sikap dapat menggunakan contoh jurnal perkembangan sikap sebagai berikut.Jurnal Perkembangan Sikap Kelas : ……..............……. Semester : ……..............…….No.TanggalNama SiswaIndikator PerilakuCatatan PerilakuPos/NegButir Sikap2) Penilaian Pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang telah disusun dalam diskusi kelompok atau menjawab pertanyaan di bawah ini.a) Jelaskan kondisi Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998)!b) Jelaskan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada Masa Reformasi (periode 21 Mei 1998–sekarang)!154 Buku Guru Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK 3) Penilaian Keterampilana) Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan siswa dalam diskusi dan presentasi, yaitu kejelasan dan kedalaman informasi, keaktifan dalam diskusi, kejelasan, dan kerapian dalam presentasi menyampaikan hasil telaah/analisis tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa Ke Masa Indonesia, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru (11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998) , Persatuan dan Kesatuan pada Masa Reformasi (Periode 21 Mei 1998-sekarang). Penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format sebagaimana terdapat pada lampiran, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.b) Portofolio hasil tulisan artikel tentang munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, tawuran, dan sebagainya.6. Pertemuan Keenam (2 x 45 menit)Pertemuan keenam siswa akan mempresentasikan Tugas Mandiri 4.2 dan Proyek Kewarganegaraan.a. Proses PembelajaranPembelajaran menggunakan pendekatan saintifi k dengan proses pembelajaran aktif menekankan pada Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Literasi, Critical thinking, Creativity, Collaboration, dan Communication (4C). Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.No.Uraian Kegiatan1.Kegiatan Pendahuluan1) Memberikan salam.2) Menanyakan kepada siswa tentang kesiapan dan kenyamanan untuk belajar.3) Menanyakan kehadiran siswa.4) Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa. (PPK)5) Menyampaikan teknis pembelajaran pada pertemuan keenam adalah presentasi hasil diskusi kelompok. PPKn 1552.Kegiatan Inti1) Guru meminta siswa secara bergantian mempresentasikan hasil analisis tentang upaya pemerintah dalam menangani paham-paham radikalisme dan terorisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan, tawuran, dan sebagainya. (Communication)2) Siswa yang lain diminta untuk memberikan tanggapannya. (Critical Thinking, dan Communication)3) Guru memberikan konfi rmasi dan penguatan terhadap presentasi siswa.4) Siswa secara kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil proyek kewarganegaraan. (Communication)5) Siswa dari kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapannya. (Communication)6) Guru memberikan konfi rmasi dan tanggapan terhadap presentasi kelompok.7) Hasil Tugas Mandiri 4. 2 dan Proyek kewarganegaraan dikumpulkan untuk diberikan penilaian.3. Kegiatan Penutup1) Guru dan siswa membuat rangkuman atau simpulan kompetensi yang telah dipelajari.2) Guru dan siswa melakukan refl eksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.3) Siswa melaksanakan Uji Kompetensi Bab 4.4) Guru dan siswa menutup pelajaran dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran berlangsung aman dan tertib. (PPK)b. Penilaian1) Penilaian SikapPenilaian sikap dapat menggunakan penilaian diri sebagaimana yang terdapat pada buku teks siswa atau bisa juga membuat sendiri.Pedoman Penskoran:Skor 4 jika Selalu, skor 3 jika Sering, skor 2 jika Kadang-Kadang, skor 1 jika tidak pernah.Perolehan NilaiIntervalNilai Kualitatif81 – 100A ( Sangat Baik)70 – 80B ( Baik )50 – 69C ( Cukup )< 50D ( Kurang)Nilai= (Skor yang diperoleh) x 10040156 Buku Guru Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK 2) Penilain PengetahuanPenilaian Pengetahuan dengan menggunakan Ujian Kompetensi Bab 4.Kunci jawabanNo.JawabanSkor1.Bentuk negara kesatuan menjadi pilihan para pendiri negara didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut.a. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme.c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.Dengan demikian negara kita lebih cocok pada bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara serikat.52.Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, suatu bangsa atau negara akan dapat mempertahankan eksistensi dan kelangsungannya sebagai sebuah negara/bangsa. Dengan persatuan dan kesatuan, suatu bangsa/negara dapat melaksanakan pembangunan nasional guna untuk mencapai tujuannya, perpecahan bangsa/negara akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional karena segala perhatian, daya dan upaya akan tercurah guna untuk meredakan konfl ik yang terjadi.53.a. Membangun kesadaran warga negara akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.b. Mencegah terjadinya konfi k horizontal antarwarga dan menindak tegas pelakunya.c. Memberikan tindakan tegas terhadap pelaku disintegarsi bangsa.d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.4PPKn 1574.Sejarah mencatat ada enam periode besar proses penyelanggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar, yaitu sebagai berikut.a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada periode ini, juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut di antaranya.1) Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948.2) Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Daerah Jawa Barat.b. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini dasar pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, di antaranya:1) Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)2) Pemberontakan Andi Azis di Makassar3) Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)c. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah di anataranya:1) Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan.2) Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta)30158 Buku Guru Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:a. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.b. Menteri-menteri ex offi cio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan pertimbangan Agung.c. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, akan tetapi kenyataanya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. e. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru),Prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil. Selain banyak keberhasilan ternyata banyak pula penyimpangan. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas telah melahirkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi absolut. Hal itu mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga.PPKn 159f. Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi).Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. Baik sebelum maupun seseudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negarayang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.5.Jawaban siswa akan beragam sehingga diserahkan kepada kebijakan guru6Total50Penilaian soal uraian:E. PengayaanKegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 4. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh siswa dapat di berikan bahan bacaan atau mencari materi dari berbagai sumber yang relevan dengan materi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.Nilai=(Skor yang diperoleh) x 10040Next >