< Previous31APBN dan APBDTUGAS KELOMPOKc.Fungsi StabilitasAPBN merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitasperekonomian negara di bidang fiskal. Misalnya, dalam kondisi inflasi,pemerintah mengambil kebijakan anggaran surplus. Apa yang terjadiapabila pemerintah menjalankan kebijakan ini? Kebijakan anggaran sur-plus berarti pos penerimaan lebih besar daripada pos pengeluaran. Dalamkebijakan ini, pemerintah menaikkan penerimaan pajak, yang menga-kibatkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga mengurangi tingkatkonsumsi. Hal ini untuk mencegah semakin meningkatnya peredaranuang dalam masyarakat.Pos-pos penerimaan dalamAPBN sebagai pedoman dalamusaha memperoleh pendapatanbaik dari segi macam penerima-an maupun jumlah uangnya,harus dapat direalisasikan agardapat menutup pos-pos penge-luaran. Demikian pula pos-pospembelanjaan atau pengeluarandalam APBN harus dilaksana-kan dengan disiplin agar terjadiketeraturan dan berdampak po-sitif bagi perekonomian dan pem-belanjaan negara.Kerjakanlah tugas berikut secara berkelompok! Tiap kelompok berang-gotakan empat orang yang terdiri atas dua siswa putra dan dua siswaputri.Carilah informasi di media massa atau internet mengenai pelaksanaanfungsi APBN! Analisislah informasi tersebut kemudian kategorikanlahdalam fungsi-fungsi APBN! Jika telah selesai, mintalah kelompok lainuntuk mengevaluasi hasil pekerjaan kelompokmu!3.Tujuan APBNSudahkah Anda mempelajari UUD 1945 yang telah diamendemen?Tujuan APBN pun termuat di dalamnya. Perhatikan pasal berikut ini!Gambar II.4 Stabilitas perekonomian memacupeningkatan pertumbuhan ekonomi.Sumber: Tempo, 24 Oktober 2004Ekonomi SMA/MA Kelas XI32“UUD 1945 sesudah amendemen Pasal 23 Ayat (1) menyatakan “Ang-garan pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keu-angan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilak-sanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemak-muran rakyat.Jika tujuan APBN dimuat dalam UUD, lalu apakah yang menjadi dasarpenyusunan APBN? APBN disusun setiap tahun berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan APBN dituangkan dalam Program PembangunanLima Tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci danterukur yang ditetapkan oleh presiden bersama dengan Dewan PerwakilanRakyat. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA)yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yangditetapkan presiden bersama DPR.Apakah fungsi REPETA itu sendiri? REPETA memuat keseluruhankebijakan publik termasuk kebijakan publik yang terkait dengan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut ditetapkansecara bersama-sama oleh DPR dan pemerintah.Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, REPETA mempunyaifungsi pokok berikut ini.a.Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (penyelenggara nega-ra baik di pusat maupun di daerah) dan masyarakat (termasuk duniausaha) karena memuat keseluruhan kebijakan publik.b.Menjadi pedoman dalam menyusun APBN karena memuat arahkebijakan pembangunan nasional dalam satu tahun.c.Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmenbangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legistatif.Apakah hubungan antara REPETA dengan APBN? Berdasarkan REPETAtersebut, APBN disusun sebagai pedoman arah pembangunan nasional dalamsatu tahun; sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalamrangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagimasyarakat.Lalu, apakah fungsi APBN yang lain? Dengan APBN, pemerintahmempunyai gambaran tentang sumber-sumber pendapatan dan penge-luaran (belanja) yang harus dilakukan dalam waktu satu tahun. Denganberpedoman pada APBN maka pemborosan, penyelewengan dan kesa-lahan dapat dihindarkan.33APBN dan APBD4.Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban APBNa.Asas Penyusunan APBNPenyusunan APBN berdasarkan pada tiga asas, yaitu kemandirian,penghematan, dan prioritas.1) Kemandirian, artinya pembelanjaan oleh negara bertumpu pada ke-mampuan negara; apabila penerimaan dalam negeri meningkat makapinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.2)Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.3)Penajaman prioritas pembangunan, artinya pembelanjaan dalamAPBN harus mengutamakan pembangunan di sektor-sektor yang lebihbermanfaat.b.Cara Penyusunan APBNTahukah Anda, bagaimanakah mekanisme penyusunan APBN?Untuk mengetahuinya, perhatikan pasal UUD berikut ini!UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) berbunyi “Rancangan undang-undanganggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untukdibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikanpertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.Jika demikian ketentuan UUD mengenai RAPBN, darimanakahusulan RAPBN yang akan diajukan oleh presiden? Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun oleh departemen ataulembaga negara dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan DaftarUsulan Proyek (DUP) untuk membiayai kegiatan pembangunan.Gambar II.5 DPR bertugas membahas RAPBNdan menetapkan APBN.Sumber: Tempo, 31 Oktober 2006Ekonomi SMA/MA Kelas XI34RAPBN yang telah disusun oleh pemerintah tersebut kemudian diaju-kan oleh presiden kepada DPR, selanjutnya DPR membahas RAPBN terse-but dalam masa sidang untuk diterima atau ditolak. Apa yang akan terjadijika RAPBN itu ternyata ditolak atau sebaliknya?Apabila RAPBN tersebut disetujui oleh DPR kemudian ditetapkansebagai undang-undang, tetapi apabila RAPBN tersebut tidak mendapatkanpersetujuan DPR maka pemerintah menggunakan APBN tahunsebelumnya. Apakah dasar hukumnya? Hal ini berdasarkan UUD 1945Pasal 23 Ayat (3) yang berbunyi “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidakmenyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diu-sulkan oleh presiden, maka pemerintah menjalankan Anggaran Penda-patan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”c.Pelaksanaan APBNAnda telah mempelajari asas dan cara penyusunan APBN. Lalu, bagai-manakah pelaksanaannya? Perlu Anda ketahui, APBN memuat perkiraanjumlah pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yangbersangkutan. Perincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dalamtiap sektor dan subsektornya dimuat dalam penjelasan APBN. Jadi, APBNsekaligus sebagai program kerja pemerintah.Dalam melaksanakan pengeluaran anggaran rutin diperlukan DIK(Daftar isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek) untuk pengeluarananggaran pembangunan. Pembayaran DIK dan DIP dilakukan olehKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dalam bentuk SPMU(Surat Perintah Membayar Uang) yang dapat ditukarkan dengan uangtunai.d.Pengawasan Pelaksanaan APBNApabila APBN telah dilaksanakan tentunya diperlukan pengawasan.Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN?Pengawasan menghendaki bahwa pelaksanaan APBN dilakukan sesuaidengan rencana aturan permainan, dan tujuan yang telah ditetapkan.Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN terdiri atas pengawasan inter-nal dan pengawasan eksternal. Perhatikan penjelasan masing-masingberikut ini!1)Pengawasan InternalPengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan olehsuatu unit pengawas yang merupakan bagian dari organisasi yangdiawasi.Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh aparat peme-rintah berikut ini.(a)Atasan dari kepala kantor/satuan kerja bagi anggaran rutin, danatasan dari pimpinan proyek.35APBN dan APBD(b)Atasan langsung bendaharawan(c)Direktur Jenderal dan Pejabat yang setingkat pada Departemen/Departemen/Lembaga terhadap pelaksanaan PO (PetunjukOperasional) dalam rangka pelaksanaan DIP pada proyek.(d)Biro Keuangan Departemen/Lembaga dan Biro Keuangan(e)Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga(f)Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada lembaga(g)Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara(h)Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara2)Pengawasan EksternalBPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan instansi penga-wasan tertinggi dari pelaksanaan APBN. BPK adalah suatu badan ataulembaga tinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehBPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPR sesuai dengankewenangan {Lihat UUD 1945 (sesudah amendemen) Pasal 23E.Objek pemeriksaan BPK adalah meliputi:(a)APBN,(b)APBD,(c)anggaran perusahaan-perusahaan milik negara, dan(d)hakikatnya seluruh kekayaan milik negara .e.Pertanggungjawaban APBNSetiap pekerjaan yang telah dilaksanakan pasti memerlukan pertang-gungjawaban. Begitu pula Anda, sebagai seorang siswa yang diberi keper-cayaan orang tua untuk mengelola keuangan selama sebulan tentunyamenanyakan “Nak, cukupkah uang sakumu sebulan? Mengapa? Untukapa?” Begitu pula dengan pemerintah. Setelah menyusun kemudianmelaksanakan maka tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan.Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan APBNdisebut PAN (Perhitungan Anggaran Negara). PAN ini terlebih dahuludiperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). PAN juga merupakanpengecekan terhadap anggaran belanja yang telah direncanakan danrealisasinya, serta seberapa jauh realisasi penerimaan yang dianggarkan.Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap PAN diberitahu-kan kepada DPR dalam bentuk buku “Hasil Pemeriksaan Tahunan”(buku HAPTAH). DPR melalui komisi APBN kemudian meneliti per-tanggungjawaban APBN dan memberikan pendapat mengenai hasilpemeriksaan BPK tersebut. Bentuk persetujuan DPR terhadap PAN dite-tapkan dalam bentuk undang-undang.Ekonomi SMA/MA Kelas XI36TUGAS KELOMPOKCarilah beberapa artikel di koran mengenai objek-objek hasil pembang-unan yang dibiayai dengan APBN. Buatlah kliping dan berilah judul“Hasil Pembangunan merupakan Fungsi Pelaksanaan APBN”. Berilahanalisis singkat pada tiap gambar! Kerjakan bersama teman sebangkumu!5.Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis-Jenis Pembelanjaan NegaraPerlu diperhatikan bahwa ada perbedaan dalam cara berpikir antarasubjek ekonomi negara dengan subjek ekonomi rumah tangga dan peru-sahaan. Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanyapengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan (pendapatan) yangada, sebaliknya bagi subjek ekonomi negara bukan penerimaan yangmenentukan pengeluaran, tetapi pengeluaran negara akan memengaru-hi penerimaan negara. Mengapa demikian? Karena negara atau pemerin-tah mengutamakan kesejahteraan warganya secara keseluruhan. Negaraharus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan minimum warganya.a.Sumber-Sumber Pendapatan NegaraNegara sebagai suatu rumah tangga senantiasa berusaha untuk mem-peroleh pendapatan. Pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumberbaik dari dalam maupun luar negeri. Dari tahun ke tahun sumber penda-patan negara bisa saja berubah.Gambar II.6 Presiden menyampaikan pidato pertanggungjawabanatas pelaksanaan APBN selama 1 tahun.Sumber: Tempo, 27 Maret 200537APBN dan APBDTabel II.1Sumber-Sumber Pendapatan Negara I.Penerimaan Dalam NegeriA.Penerimaan Perpajakan1.Pajak Dalam Negeri, terdiri atas:a.Pajak Penghasilan migas dan nonmigasb.Pajak Pertambahan Nilaic.Pajak Bumi dan Bangunand.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunane.Cukaif.Pajak lainnya2.Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas:a.Bea masukb.Pajak/Pungutan eksporB.Penerimaan Bukan Pajak1.Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas:a.Minyak bumib.Gas alamc.Pertambangan umumd.Kehutanane.Perikanan2.Laba Badan Usaha Milik Negera (BUMN)3.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. II.HibahBerdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pendapatan nega-ra kita terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalamnegeri terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Negaramenarik berbagai pungutan pajak, antara lain, pajak penghasilan, pajakpertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atastanah dan bangunan, cukai, dan pajak-pajak lain, di bidang ekspor-impor(perdagangan internasional) misalnya pungutan bea masuk diperuntuk-kan untuk barang-barang impor, serta pungutan untuk barang-barangyang diekspor. Sedangkan penerimaan bukan pajak diperoleh dari pe-manfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh negara misalnya minyakbumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, laba BUMN,dan penerimaan bukan pajak lainnya.Ekonomi SMA/MA Kelas XI38TUGAS INDIVIDUPerhatikan kedua tabel berikut ini dengan saksama!Tabel 1Sumber-Sumber Pendapatan Negara pada APBN tahun 1994/1995Keterangan Dalam Miliar RupiahA.Penerimaan Dalam NegeriI.Penerimaan MigasII.Penerimaan Nonmigas1.Pajak Penghasilan2.Pajak Pertambahan Nilai3.Bea Masuk4.Bea Cukai5.Pajak Ekspor6.Pajak Bumi dan Bangunan7.Pajak Lainnya8.Penerimaan Bukan Pajak9.Laba Bersih MinyakB.Penerimaan Pembangunan1.Bantuan Program2.Bantuan ProyekJumlah Penerimaan (A + B)59.737,1212.851,2246.885,9018.842,9013.238,603.443,302.622,8016,401.628,70281,704.292,502.519,0010.012,00-10.012,0069.749,1239APBN dan APBDInstruksi:Bandingkanlah kedua tabel tersebut! Buatlah analisis dan kesimpulanmengenai perbedaannya! Presentasikanlah hasilnya di depan kelas!b. Jenis-Jenis Pembelanjaan NegaraUntuk mengetahui jenis-jenis pembelanjaan negara maka Anda per-hatikan Tabel II.2 berikut ini!Tabel II.2APBN Tahun 2003 dan 2004 (dalam miliar rupiah)A.Pendapatan Negara dan Hibah342.811,619,1349.993,717,5I.Penerimaan Dalam Negeri342.471,519,1349.299,517,51.Penerimaan Perpajakan248.469,813,9272.175,113,6a.Pajak Dalam Negeri236.901,513,2260.233,913,0i.Pajak penghasilan122.448,36,8133.967,66,71) Migas18.143,51,013.132,60.72) Nonmigas104.304,85,8120.835,06,0ii.Pajak pertambahan nilai75.862,74,286.272,74,3iii.Pajak Bumi dan Bangunan8.873,50.58.030,70,4iv.BPHTB1.850,10,12.667,90,120032004APBN-P%thd PDBAPBN-P%thd PDBTabel 2Sumber-Sumber Pendapatan Negara pada APBN tahun 2004 Keterangan Dalam Miliar RupiahI.Penerimaan Dalam NegeriA.Penerimaan Perpajakana.Penerimaan Dalam Negerii.Pajak Penghasilanii.Pajak Pertambahan Nilaiiii.Pajak Bumi Dan Bangunaniv.PBHTBv.Cukaivi.Pajak lainnyab.Pajak Perdagangan Internasionali.Bea masukii.Pajak/punggutan eksporB.Penerimaan Bukan Pajaki.Penerimaan SDAii.Pembagian laba BUMNiii.PNBP lainnyaII.HibahJumlah Pendapatan ( I + II)349.299,50272.175,00260.223,90133.967,6086.272,608.030,702.667,9027.671,001.614,0011.951,2011.636,00315,2077.124,4011.454,2047.240,5018.429,80634,20349.933,70Ekonomi SMA/MA Kelas XI40v.Cukai26.114,21,527.671,01,4vi.Pajak lainnya1.752,70,11.614,00,1b.Pajak Perdagangan Internasional11.568,30,611.951,20,6i.Bea masuk11.332,60,611.636,00,6 ii.Pajak/pungutan ekspor235,70,0315,20,02.Penerimaan bukan Pajak94.001,75,277.124,43,9a.Penerimaan SDA64.991,03,647.240,22,4b.Bagian Laba BUMN12.290,30,711.454,20,6c.PNBP lainnya16.720,40,918.429,80,9II.Hibah340,10,0634,20,0B.Belanja Negara377.247,821,1374.351,318,7I.Belanja Pemerintah Pusat257.933,014,4255.309,012,8 1.Pengeluaran rutin191.787,810,7184.437,89,2a.Belanja Pegawai50.425,62,856.738,02,8b.Belanja Barang16.150,60,917.279,82,1c.Pembayaran bunga utang72.151,44,065.651,03,3i.Utang Dalam Negeri48.896,52,741.275,12,1ii.Utang Luar Negeri23.254,91,324.375,11,2d.Subsidi34.726,11,926.362,11,3e.Pengeluaran Rutin lainnya18.334,11,018.406,90,9 2.Pengeluaran Pembangunan66.146,13,770.871,13,5a.Pembiayaan pembangunan51.052,62,850.500,02,5b.Pembiayaan proyek15.093,50,820.371,21,0II.Belanja Daerah119.313,96,7119.042,36,01.Dana perimbangan109.926,76,1112.186,95,6a.Dana bagi hasil29.924,71,726.927,81,3b.Dana alokasi umum76.978,04,382.130,94,1c.Dana alokasi khusus3.024,00,23.128,10,22. Dana Otonomi Khusus danPenyesuaian9,387,20,56.855,40,3C.Keseimbangan Primer37.715,12,141.233,52,1D.Surplus/Defisit Anggaran (A-B)(34.436,3)(1,9)(24.417,5)(1,2)E.Pembiayaan34.436,31,924.417,51,21.Perbankan dalam negeri8.500,00,519.198,61,02.Privatisasi6.440,00,45.000,00,33.Penjualan aset prog restrukturperbankan19.560,81,15.000,00,34.Surat Utang Negara (neto)(2.970,5)(0,2)11.357,70,65.Pembiayaan Luar Negeri (neto)2.906,0(0,2)(16.138,7)(0,8)a. Produk Domestik Bruto(miliar Rp)1.791.620,91.999.663,9b.Pertumbuhan ekonomi (%)4,04,8c.Inflasi (%)6,06,5d.Nilai tukar (Rp/USS1)8.500,08.600,0e.Harga minyak (MBCD)27,922,0f.Produksi minyak (MBCD)1.092,01.150,0g.Tingkat bunga rata-rata (%)10,18,5Sumber: www. Depkeu.co.idNext >