< PreviousKelas X SMA/MA/SMK/MAK120D.Proses Pembelajaran1.PERTEMUAN PERTAMAPertemuan pertama materi Bab 3 merupakan wahana dialog untuk lebihmemantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan berikutnya.Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosionalantara guru dan peserta didik, terkait dengan kesuksesan dan kelancaranpembelajaran materi Bab 2. Di samping itu, juga untuk memberikan penguatankepada peserta didik yang pada pembelajaran materi Bab 2 relatif kurangberhasil (Remedial). Hal lain adalah bagaimana guru dapat menumbuhkanketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalampertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.a.Indikator Pencapaian Kompetensi1)Membangun nilai-nilai Disiplin dan Tanggung Jawab atas fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 19452)Mengidentifikasi Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem PolitikIndonesia3)Menyaji dan Mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenanganlembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945b.Materi Pelajaran1.Suprastruktur Politik IndonesiaDalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukanstruktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antarakomponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negarasupaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negaraterdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Struktur politiknegara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut.Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatunegara dan merupakan pengerak politik yang bersifat formal. Dengan katalain suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam artiluas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannyadiatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undanganlainnya.Buku Guru PPKn 1212.Suprastruktur Politik IndonesiaInfrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politikdalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Bahkan kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidakformal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. DiIndonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuataninfrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empatkekuatan, sebagai berikut.a)Partai Politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompokwarga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaankehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirianpartai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan,persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.b)Kelompok Kepentingan (interest group), yaitu kelompok yangmempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompokkepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganyauntuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luartugas partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elitepolitik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), serikat buruh dan sebagainya.c)Kelompok Penekan (pressure group), yaitu kelompok yang bertujuanmengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupaundang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahsesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka.Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untukmenciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompokmereka. Misalnya, dengan cara melakukan demonstrasi, aksi mogokdan sebagainya.Sumber: http://bit.ly/1P1UIOZGambar 4.1 Gedung MPR/DPR merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di IndonesiaKelas X SMA/MA/SMK/MAK122d)Media Komunikasi Politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politikdalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secaratidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat padaumumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah mediacetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya.Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dansebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah,mengedarkan informasic.Kegiatan PembelajaranKegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning, sebagai berikut.SINTAKDESKRIPSI KEGIATANOrientasi peserta didik pada masalah1.Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untukproses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruangkelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yangdiperlukan.2.Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajardan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan sarasyukur peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan menengah (SMA).3.Guru menegaskan kembali tentang topik dan tujuanpembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan.4.Guru meminta peserta didik untuk mengamati denganmembaca buku Bab 3, Sub-bab A. Suprastruktur danInfrastruktur Politik Sistem Politik Indonesia.5.Guru meminta peserta didik untuk menganalisis suatupermasalahan terkait dengan Suprastruktur dan InfrastrukturPolitik Sistem Politik Indonesia.6.Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yangpenting dan mungkin dapat dieksplorasi pada saat prosesmenganalisis nanti.Buku Guru PPKn 123Mengorganisasi peserta didik untuk belajar1.Guru membagi peserta didik dalam 7 kelompok yangberanggotakan antara 4 - 5 orang siswa. Dengan pembagiantugas sebagai berikut.-Kelompok Ganjil(Kelompok 1, 3, 5, dan 7)Analisis tentang Permasalahan dalam InfrastrukturPolitik Indonesia.-Kelompok Genap(Kelompok 2, 4, dan 6)Analisis tentang Permasalahan dalam SuprastrukturPolitik Indonesia.2.Guru meminta peserta didik secara kelompok mencatatpertanyaan yang ingin diketahui, dan mendorong pesertadidik untuk terus menggali rasa ingin tahu denganpertanyaan secara mendalam dalam daftar pertanyaan,terkait dengan tugas yang diberikan.3.Guru mengamati keterampilan peserta didik secaraperorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.4.Selama penyelidikan, peserta didik didorong untukmengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tugas diberikan dengan indikator sebagaiberikut.a.Landasan hukumb.Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRITahun 1945c.Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapilembaga negara tersebutd.Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapitersebut5.Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu,namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras.Membimbing penyelidikan individual dan kelompok1.Guru membantu dan membimbing peserta didik untukmengumpulkan informasi tentang tentang tugas diberikandengan indikator sebagai berikut.a.Landasan hukumb.Kedudukan dalam ketatanegaraan RI menurut UUD NRITahun 1945c.Identifikasi 1 (satu) permasalahan yang pernah dihadapilembaga negara tersebutd.Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapitersebutKelas X SMA/MA/SMK/MAK1242.Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknyadari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan padapeserta didik lain dalam kelompok untuk berpikir tentangjawaban terhadap pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi lembaga supra dan infrastrukturpolitik tersebut.3.Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didikdengan memberi konfirmasi atas jawaban peserta didik,atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah merekalakukan.Mengembangkan dan menyajikan hasil karya1.Guru membimbing peserta didik dalam kelompok untukmenyusun laporan hasil kajian kelompok.2.Laporan tersebut dapat berupa bahan tayang (powerpoint)atau laporan tertulis.3.Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasiltelaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiapkelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompoklain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasilkerja dari kelompok penyaji.Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah1.Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksipemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatanpengumpulan informasi, proses analisis serta presesberlangsungnya tugas kelompok.2.Guru membantu peserta didik melakukan refleksi atauevaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang telahmereka lakukan.3.Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasasyukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuankali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.Buku Guru PPKn 125d.Penilaian1.Penilaian SikapPenilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan denganobservasi selama proses pembelajaran berlangsung khususnya pada saatkegiatan kerja kelompok berlangsung. (Panduan Observasi Terlampir).2.Penilaian PengetahuanPenilaian pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan hasil kerja Kelompok sebagaimana tersebut dalam kegiatan pembelajaran diatas.3.Penilaian KeterampilanPenilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuanpeserta didik dalam mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang dibuat baik secara lisan (1 s/d 2 orang yang merupakan perwakilan kelompok)maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengkomuniikasikan).2.PERTEMUAN KEDUAPertemuan kedua akan membahas materi tentang Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945 dan impeachment dalam Ketatanegaraan RI. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.a.Indikator Pencapaian Kompetensi1)Membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 19452)Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRITahun 19453)Menganalisis impeachment dalam Ketatanegaraan RI4)Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenanganlembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK126b.Materi PelajaranGaris besar tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.1)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)a.Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945)b.Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota DPD dan berjumlahsebanyak 4 X Jumlah provinsi anggota DPD (UU No. 22 tahun 2003)c.MPR adalah lembaga negara bukan lembaga tertinggi negarad.Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah danmenetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden danhanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalammasa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 (1,2,3) UUD 1945).e.MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UUNomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD dan DPRD.2)Presidena.Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satupasangan calon (Pasal 6 A(1) UUD 1945).b.Syarat menjadi presiden lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang pasal 6 (2) UUD 1945 Amandemen.Sumber: http://www.slideshare.net/SeriRodiah/presentasi-study-islam-asia-tenggara-2Gambar 4.2 Bagan Lembaga-Lembaga dalam Sistem KetatanegaraanBuku Guru PPKn 127c.Kekuasaan presiden meliputi menurut UUD 1945 amandemenadalah sebagai berikut.1)Membuat undang-undang bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal20)2)Menetapkan peraturan pemeriontah (Pasal 5 (2))3)Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut danudara (Pasal 10)4)Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjiandengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)5)Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)6)Mengangkat dan menerima duta dan konsul denganmemperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)7)Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikanpertimbangan MA (Pasal 14 (1))8)Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikanpertimbangan DPR (Pasal 14 (2))9)Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal15)10)Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikanpertimbangan dan nasehat kepada Presiden (Pasal 16)11)Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara(Pasal 17)12)Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)3)Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)a.Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 (1) UUD 1945).b.Anggota DPR sebanyak 550 orang (UU Nomor 22 tahun 2003).c.Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsipengawasan (Pasal 20 (1) UUD 1945).d.Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hakmenyatakan pendapat (Pasal 20A (2) UUD 1945).e.Hak anggota DPR hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikanusul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20A (3) UUD 1945).4)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)a.BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugaskhusus untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab ataskeuangan negara (Pasal 23E (1) UUD 1945).b.Hasil pemeriksaan BPK di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD(Pasal 23E (2) UUD 1945).5)Mahkamah Agung (MA).a.MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaankehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia(Pasal 24 (2) UUD 1945).b.MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945).Kelas X SMA/MA/SMK/MAK128c.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Pasal 24 (1) UUD 1945).6)Mahkamah Konstitusia.Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :1)Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD.3)Memutus pembubaran partai politik.4)Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C (1) UUD1945)5)Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaranPresiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C (2)UUD 1945).b.Mahkamah konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggotadiajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukanpresiden.7)Komisi Yudisial (KY).a.KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden denganpersetujuan DPR (Pasal 24B (3) UUD 1945).b.KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung sertamenjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, danperilaku hakim (Pasal 24 (1) UUD 1945).8)Dewan Perwakilan Daerah (DPD)a.DPD merupakan bagian keanggotan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.b.DPD merupakan wakil-wakil provinsi.Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11740#.Vp24thFd1Y4Gambar 4.3 Gedung Mahkamah Konstitusi adalah tempat masyarakat untuk mengadukan aspirasinya dalam masalah hukum dan landasan yuridis.Buku Guru PPKn 129c.Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selamabersidang bertempat tinggal di Ibukota negara RI (UU No. 22 tahun2003).d.DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitandengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah.c.Kegiatan PembelajaranKegiatan pembelajaran pada pertemuan ini menggunakan pembelajarandalam bentuk presentasi kelompok. secara umum kegiatan pembelajarandibagi tiga tahapan sebagai berikut.Deskripsi KegiatanPendahuluan1.Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajardilanjutkan dengan apersepsi.2.Guru menyampaikan topik tentang “Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUDNRI Tahun 1945 dan impeachment dalam Ketatanegaraan RI”.3.Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yangtelah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 3 agar mempersiapkankelompoknya).Kegiatan Inti 1.Presentasi Kelompok 3, topik Bab 3, Sub-Bab B. Lembaga-Lembaga Negara RImenurut UUD NRI Tahun 1945 dan Sub Bab C. Impeachment dalam KetatanegaraanRI.2.Pada saat Kelompok 3 tampil presentasi, kelompok lainnya menyimak materipresentasi (mengamati).3.Setelah presentasi selesai dipaparkan oleh Kelompok 3, kelompok lain memberikansaran/masukan dan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang sedangdibahas (menanya).4.Pengajuan pertanyaan dilakukan dalam bentuk termin pertanyaan (jumlah termindisesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia).Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan sebelum presentasi kelompok dalam bentuk penugasan mencari informasi terkait dengan materi yang akan di presentasikan.Kegiatan mengasosiasikan dilakukan baik oleh kelompok yang mendapat tugas presentasi, juga kelompok lain dengan melakukan analisis dalam kelompok pada saat menyimak jalannya presentasi guna membuat pertanyaan.Next >