< PreviousKelas X SMA/MA/SMK/MAK885) Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.6) Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU).7) Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerja sama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut.a) Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah.b) Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.c) Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.d) Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM.e) Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (rights to information) keputusan pemerintah terjamin.Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.Tugas Mandiri 3.3Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik. 89Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanTabel 3.3Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang BaikNo.Ciri-Ciri Tata KelolaPengertiannya1.DemokratisMenjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat2.Komunikatif3.Penguatan Diri Sendiri4.Keseimbangan Kekuatan5.IndependensiD. Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di IndonesiaPeran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK90Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik meruapakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.1. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat.3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.4. Memilki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.5. Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.6. Dapat menerima perbedaan pendapat.7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.8. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.10. Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara memahami, menyadari dan melaksana-kan sikap dan perilaku yang seseuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.11. Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.12. Membangun budaya politik yang demokratis.91Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanPartisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.a. Di Lingkungan SekolahSetiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencermin-kan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.1) Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti Pramuka, Pecinta Alam, PMR, Paskibra dan sebagainya.2) Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti.3) Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah.Sumber: www.metrotvnews.comGambar 3.5 Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dalan pemilihan umum.13. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan.14. Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik.15. Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksanaan kekuasaan negara, dalam bentuk institusi formal (DPR) ataupun informal (partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan).Kelas X SMA/MA/SMK/MAK92Dalam pelaksanaan demokrasi tidak langsung siswa dapat menyampai-kan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi siswa yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya.Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma sebagai berikut.1) Pancasila.2) Undang-Undang Dasar RI 1945.3) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.4) Tata tertib siswa, dan sebagainya.b. Di Lingkungan MasyarakatPerilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.1) Forum warga.2) Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat dan sebagainya.3) Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT-RW, LMD dan sebagainya.Warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan ataupun tertulis melalui lembaga perwakilan rakyat atau melalui media massa seperti koran, majalah dan sebagainya. Agar dalam pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut.1) Pancasila dan UUD RI 1945.2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya undang-undang HAM, undang-undang parpai politik dan sebagainya.93Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan3) Peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW, Peraturan Desa dan sebagainya.4) Norma-norma sosial yang berlaku.c. Di Lingkungan Negara Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.1) Pancasila.2) UUD NRI 1945.3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.4) Peraturan Pemerintah.5) Keputusan Presiden.6) Peraturan daerah.Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di indonesia. Peran aktif warga negara juga dapat dilakukan dalam berbagai aspek lainnya seperti dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada gilirannya dapat memperkuat sistem politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kelas X SMA/MA/SMK/MAK94Tugas Kelompok 3.1Nah, carilah di internet atau sumber lain bersama anggota kelompok kalian tentang contoh partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.Tabel 3.4Contoh Partisipasi Masyarakat dalam Sistem PolitikNo.LingkunganContoh PartisipasiManfaatnya1.Sekolah2.Keluarga3.MasyarakatRefleksiSetelah kalian mempelajari materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan lembaga negara dalam sistem poliitik dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kalian renungkan, sejauh manakah peran lembaga negara dalam melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945? Berikan ulasan singkat terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanRangkuman1. Kata KunciKata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah suprastruktur, infrastruktur, lembaga negara, sistem politik, impeachment, dan pemerintah.2. Intisari MateriMateri Bab 3 ini dapat disimpulkan sebagai berikut.a. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.b. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di-atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.c. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.d. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan mayarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang.Kelas X SMA/MA/SMK/MAK96Penilaian DiriNah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom sebagai berikut.a. Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.b. Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang- kadang tidak melakukan.c. Kd (kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.d. TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan.No.Contoh PerilakuSlSrKdTPAlasan1.Membuat peraturan di kelas.2.Mematuhi peraturan di sekolah.3.Memiliki rasa cinta tanah air.4.Melaksanakan pemilihan ketua OSIS.5.Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.6.Ikut dalam forum diskusi di sekolah.7.Ikut melaksanakan kerja bakti di tempat tinggal.8.Ikut dalam pemilihan ketua karang taruna.9.Mematuhi peraturan RT/RW.97Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanNo.Contoh PerilakuSlSrKdTPAlasan10.Tidak berbuat keributan di lingkungan.11.Ikut dalam kampanye partai politik.12.Menghormati hak orang lain.13.Ikut dalam kegiatan demonstrasi.14.Menjaga nama baik keluarga dan sekolah.15.Ikut merasa bangga ketika lagu Indonesia dikumandangkan.PROYEK BELAJAR KEWARGANEGARAAN1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang untuk mengunjungi kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW di daerah kalian.2. Buatlah dokumentasi foto tentang tempat kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW melaksanakan tugasnya.3. Lakukanlah wawancara tentang tugas, hak, dan kewajibannya sebagai kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW.4. Buatlah dalam bentuk laporan tertulis disertai foto kepala dusun/kepala desa/ketua RT/ketua RW.5. Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru dan informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian.Next >