< PreviousPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 39dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara yuridis-konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.B. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Hakikat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut, di antaranya sebagai berikut.a. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia? Tuliskan dalam tabel berikut!No.TujuanUpaya Bangsa Indonesia1.Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.2.Memajukan kesejahteraan umum.3.Mencerdaskan kehidupan bangsa.4.Melaksanakan ketertiban dunia.Tugas Mandiri 2.440 Kelas IX SMP/MTs Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia MerdekaGambar 2.3 Semangat Proklamasi Kemerdekaan diwujudkan dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).Pokok pikiran ini, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Info KewarganegaraanUUD NRI Tahun 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis oleh Mr. Soepomo.Carilah informasi lebih lanjut tentang pokok-pokok pikiran ini dari berbagai sumber belajar.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 41c. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Sumber: dokumentasi KemendikbudGambar 2.4 Pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyatd. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan). Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur.42 Kelas IX SMP/MTs Sumber: www.bekasikota.go.id Gambar 2.5 Kerukunan umat beragama sebagai perwujudan pokok pikiran ke-4Setelah kalian membaca uraian materi pada bagian ini, coba kamu diskusi-kan secara berpasangan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apabila sudah selesai, komunikasikanlah bersama pasangan lainnya.1. Mengapa para pendiri negara mengamanatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan?...............................................................................................................2. Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu? Serta bagaimana mewujudkannya?...............................................................................................................3. Apa makna kedaulatan rakyat dalam pandangan kalian?...............................................................................................................4. Mengapa kita harus mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan?...............................................................................................................5. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat sebagai bangsa Indonesia?...............................................................................................................Tugas Kelompok 2.1Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 432. Arti Penting Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita perhatikan, bahwa keempat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila.Kemudian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa: ”Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila.Info KewarganegaraanTap. MPR Nomor IX/MPR/1978 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1983 menyatakan bahwa:“Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR hasil Pemilu yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, karena mengubah isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara”.44 Kelas IX SMP/MTs Semangat Pembukaan dan Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut, yang disebut konvensi atau kebiasaan katatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sumber: http://news.liputan6.com Gambar 2.6 Anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 45Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Sekarang coba kalian cari informasi dari berbagai sumber mengenai hal tersebut. Tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.No.Pokok PikiranPasal-Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 19451.Persatuan2.Keadilan Sosial3.Kedaulatan Rakyat4.Ketuhanan Menurut Dasar KemanusiaanTugas Kelompok 2.2C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu, melalui sejarah bangsa Indonesia.Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.46 Kelas IX SMP/MTs Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara, wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan.Sumber: 30 Tahun Indonesia MerdekaGambar 2.7 Semangat Bung Tomo dalam mempertahankan kedaulatan RICoba kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai upaya untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai lingkungan.Tulislah pendapat kelompok kalian dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Tugas Kelompok 2.3Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 47No.Pokok PikiranSikap Positif yang Ditampilkan1.Persatuana. Lingkungan Keluarga1) Hidup rukun dengan saudara2) .............................................................................3) .............................................................................b. Lingkungan Sekolah1) Ikut serta dalam belajar kelompok2) .............................................................................3) .............................................................................c. Lingkungan Masyarakat1) Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti mem-bersihkan lingkungan 2) .............................................................................3) .............................................................................d. Lingkungan Bangsa dan Negara1) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar2) .............................................................................3) .............................................................................2.Keadilan Sosiala. Lingkungan Keluarga1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................b. Lingkungan Sekolah1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................c. Lingkungan Masyarakat1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................d. Lingkungan Bangsa dan Negara1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................48 Kelas IX SMP/MTs No.Pokok PikiranSikap Positif yang Ditampilkan3.Kedaulatan Rakyata. Lingkungan Keluarga1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................b. Lingkungan Sekolah1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................c. Lingkungan Masyarakat1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................d. Lingkungan Bangsa dan Negara1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................4.Ketuhanan menu-rut Dasar Kema-nusiaana. Lingkungan Keluarga1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................b. Lingkungan Sekolah1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................c. Lingkungan Masyarakat1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................d. Lingkungan Bangsa dan Negara1) .............................................................................2) .............................................................................3) .............................................................................Next >